“Kita sudah sepakat alokasi 20 persen penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk alat kesehatan dalam negeri. Maka, jika nanti itu tidak tercapai atau tidak sesuai ekspektasi, maka harus dipertanyakan. Saya ingin sampaikan, jangan lagi ada mafia alat-alat kesehatan,” kata Nabil Haroen di Jakarta, Rabu (15/7).
Nabil mengajak di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19 ini, agar semua pihak terus berbuat yang terbaik untuk negeri.
Nabil juga meminta adanya peningkatkan kualitas komunikasi publik antara BPOM dengan lembaga lain. Selama ini, kata dia, banyak yang mengeluh terkait dengan prosedur di BPOM di antaranya untuk uji obat atau produk kesehatan.
“Maka, harus ada komunikasi publik yang baik dan komprehensif, agar masyarakat tidak bingung dengan uji klinis, praklinis, dan prosedur lain yang harus dijalankan secara ketat,” ujar Ketum PP Pagar Nusa ini.
Hal lainnya yang perlu dilakukan juga, kata pria yang akrab disapa Gus Nabil, Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk membuat rumah sakit portable.
Tujuannya agar bisa dibongkar pasang secara cepat dengan tim khusus dan tenaga medis yang disiapkan secara khusus. Hal ini dinilai penting untuk menjangkau kawasan terluar dan pedalaman, juga untuk antisipasi bencana pada masa mendatang.
Di samping itu, produk-produk riset, dalam lintas bidang, dari Kemenristek dan lembaga-lembaga riset lainnya, harus diatur dengan skema agar muaranya bisa diimplementasikan, baik digunakan untuk industri, maupun dalam eksekusi kebijakan secara nasional.
“Dengan demikian, riset-riset yang ada dan telah diselenggarakan oleh para peneliti kita, menjadi bermanfaat lebih luas,” ungkapnya.
Gus Nabil memberikan apresiasi yang tinggi terhadap TNI-Polri yang fokus bantu penanganan Covid-19 dan penyiapan adaptasi budaya baru.
Pemerintah melalui Kemenristek dan Kemenkes harus juga melibatkan tenaga medis dari rumah sakit-rumah sakit dari lingkungan TNI-Polri untuk riset-riset lanjutan. Agar, penanganan Covid-19 dan agenda penanganan kesehatan bisa berjalan seirama.
