Opini  

Modus HTI Merongrong NKRI

Beberapa hari terakhir sangat ramai di media sosial sebuah peristiwa yang melibatkan beberapa kader GP Ansor Pasuruan, Jawa Timur yang berkunjung ke rumah seorang simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam kunjungan tersebut berakhir memanas, dikarenakan perdebatan Komandan Banser dengan salah satu pimpinan HTI Pasuruan. Narasi yang berkembang di dunia internet menyatakan bahwa Banser tidak beradab, memakai nada tinggi kepada orang yang lebih tua. Melihat keramaian yang terjadi di media sosial, lebih-lebih karena menyangkut HTI, maka perlu ada narasi penyeimbang.

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017, Pemerintah Indonesia secara resmi mencabut status badan hukum organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Pencabutan tersebut merupakan buah dari kekhawatiran rakyat Indonesia tentang bahaya pergerakan dan paham HTI. Maka tidak berlebihan bila Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi bernafas Islam dengan salah satu pergerakannya mengawal keberlangsungan kehidupan kebangsaan Indonesia sangat reaktif dan responsif terhadap segala bentuk ancaman terhadap ideologi Pancasila sebagai pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

banner 325x300

Menilik pergerakan ‘Islam garis keras’ transnasional dan kaki tangannya di Indonesia yang sebenarnya telah lama melakukan infiltrasi ke berbagai elemen kelembagaan dan organisasi masyarakat yang besar, terlebih organisasi yang bernafaskan Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Penyusupan yang dilakukan HTI di tubuh organisasi Nahdlatul Ulama terjadi sistematis. Fungsi strategis masjid yang telah lama dikelola kepengurusan takmirnya oleh warga Nahdliyin berusaha direbut dengan cara halus oleh para kader HTI dan teman-temannya. Cara-cara yang tidak pernah diduga salah satunya adalah dengan kedok memberikan jasa cleaning service gratis. Setelah salah satu kadernya telah kuat bercokol dalam kepengurusan, lalu mengundang rekannya bergabung dalam struktur takmir. Pada akhirnya mereka leluasa untuk menentukan siapa yang menjadi imam, khatib dan ustadz untuk mengisi kajian berdasar paham yang mereka bawa.

Banyak warga dan pengurus Nahdlatul Ulama, mulai dari tingkat ranting hingga pusat menyadari kasus penyerobotan masjid di lingkungan warga Nahdliyin. Setelah menyadari kedok yang mereka lakukan, NU mulai melakukan konsolidasi dengan menata kembali organisasi dalam kepengurusan masjid-masjid. Walaupun di beberapa tempat NU berhasil mengusir dan mengambil alih, namun di tempat lain upaya penyusupan di kepengurusan masjid masih terus dilakukan.

Selain di tubuh Nahdlatul Ulama, salah satu ormas Islam besar lainnya, Muhammadiyah terkena infiltrasi. Dalam muktamar pada bulan Juli 2005 di Malang, para kader kelompok garis keras ini mendominasi banyak forum dan berhasil menjadikan simpatisan gerakan mereka masuk ke kepengurusan Muhammadiyah di berbagai daerah. Hal ini disadari oleh Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan, hingga beliau mudik ke Lampung dan membuka masalah penyusupan ini dibuka pada tingkat rendah hingga ke dunia Internasional.

Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan menuliskan sebuah artikel yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah edisi 2 Januari 2006 yang berjudul “Sendang Ayu: Pergulatan Muhammadiyah di Kaki Bukit Barisan”. Beliau menuliskan bahwa masjid Muhammadiyah di Sendang Ayu mendadak ribut karena disusupi oleh HTI dan membawa isu-isu politik ke dalam masjid.

Salah satu tokoh PP Muhammadiyah, Dr. Haedar Nashir merespon kegelisahan para kader Muhammadiyah dengan menulis sebuah buku yang berjudul “Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?”

Setelah beberapa lama buku tersebut terbit, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat (SKPP) Muhammadiyah Nomor 149/Kep/I.0/B/2006 untuk menyelamatkan Muhammadiyah dari berbagai pengaruh dan infiltrasi kelompok garis keras yang bertentangan dengan visi-misi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat.

Kita ingat betul bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007, HTI melakukan tabligh akbar dan pengumpulan massa lebih dari 80 ribu orang di Gelora Bung Karno untuk menyerukan pendirian ‘Khilafah’ menurut pemahaman mereka di Indonesia dan menyingkirkan ideologi Pancasila. Maka, keputusan Pemerintah Indonesia untuk mencabut izin organisasi HTI pada tahun 2017 adalah langkah yang tepat, karena sangat mengancam keberlangsungan kehidupan kebangsaan Indonesia yang berpegang teguh pada Pancasila.

banner 325x300

Responses (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *